Kepada pemeluk teguh

Tuhanku

Dalam termangu
Aku masih menyebut namaMu

Biar susah sungguh
mengingat Kau penuh seluruh

cahyaMu panas suci
tinggal kerdip lilin di kelam sunyi

Tuhanku

aku hilang bentuk
remuk

Tuhanku

aku mengembara di negeri asing

Tuhanku
di pintuMu aku mengetuk
aku tidak bisa berpaling


Artist: Jorge Méndez
Song: Cold
Album: Silhouettes

Subscribe to Jorge Méndez: http://www.youtube.com/JMendezMusic
Follow him: http://www.twitter.com/jmendez_music
Like on FB: http://www.facebook.com/jmendezmusic

Cak Imin melepas peserta Mlaku Bareng Panglima Santri di Mojokerto, Sabtu, (9/12). Foto: IST

Lapangan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Sabtu (9/12) pagi dipadati ribuan warga. Sekira 2000-an orang tersebut nampak siap dan anatusiaa mengikuti acara Jalan Sehat bertajuk "Mlaku Bareng Panglima Santri : Menuju Generasi Millenial yang Sehat dan Anti Hoax".

Tak kalah antusias, Panglima Santri alias Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin pun telah hadir sejak pukul 6.00 pagi. Didampingi ketua DPRD Jawa Timur Halim Iskandar, Cak Imin langsung disambut oleh Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa, Staf Ahli Kementerian Kominfo Prof Hendri Subiakto dan jajaran DPRD Provinsi maupun Kabupaten. Turut mendampingi terlihat Ketua F-PKB DPR RI Ida Fauziyah.

Dalam sambutannya, sebelum melepas peserta Mlaku Bareng, Cak Imin menyinggung perkembangan terkini di Jerusalem dan Timur Tengah.

"Apa yang dilakukan oleh Trump adalah provokasi. Saya ulangi : provokasi yang tidak bertanggungb-jawab. Selain membuat umat Islam sejagad marah, rencana Trump menjadikan Jerusalem Ibu Kota Israel jelas melampaui kewenangannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Maka, kami justru akan membantu pemerintah RI untuk menekan DK PBB dan agar memveto rencana ini. Juga kepada OKI," tegas Panglima Santri.

Untuk semakin menghebohkan acara, panitia menyediakan doorprize berupa 1 motor matic berwarna pink, 2 mountain bike, TV flat screen, dan banyak hadiah lainnya.

"Semoga Mlaku Bareng ini membuat kita semakin segar bugar. Kalau badan bugar, pikiran waras, niscaya hoax pasti minggat. Ayo sama-sama mewaraskan tubuh, pikiran dan hati", demikian pungkas Cak Imin sebelum melepas para peserta yang terlihat antusias.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Bupati Mustafa menyatakan kegembiraanya atas berlangsungnya pergelaran ini. Selain menyampaikan apresiasi kepada Kemkominfo sebagai inisiator, Mustafa juga mendoakan Cak Imin agar sukses menjadi calon wakil presiden 2019 nanti.

"Saya berharap semua Cak Imin dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden di republik ini. Ingat-ingatlah Mojokerto, jangan dilupain. Mbok ya terus dibantu supaya maju," tuturnya di sela-sela sambutan. [right-side]


Kau mungkin punya harta tak berhingga Tumpukan emas dan permata
Dan aku takkan pernah lebih kaya daripadamu
Tapi, aku punya ibu yang membacakan buku untukku

Makna buku bagi seorang anak yang gemar membaca, lebih dari sekadar buku.
Ia merupakan impian serta pengetahuan dan masa depan
... sekaligus masa silam.

Seringkali dibutuhkan keberanian yang lebih besar untuk membaca buku daripada untuk bertempur di medan perang.

[left-side]


Cintaku jauh di pulau,
gadis manis, sekarang iseng sendiri

Perahu melancar, bulan memancar,
di leher kukalungkan ole-ole buat si pacar.
angin membantu, laut terang, tapi terasa
aku tidak 'kan sampai padanya.

Di air yang tenang, di angin mendayu,
di perasaan penghabisan segala melaju
Ajal bertakhta, sambil berkata:
"Tujukan perahu ke pangkuanku saja,"

Amboi! Jalan sudah bertahun ku tempuh!
Perahu yang bersama 'kan merapuh!
Mengapa Ajal memanggil dulu
Sebelum sempat berpeluk dengan cintaku?!

Manisku jauh di pulau,
kalau 'ku mati, dia mati iseng sendiri.

[right-side]

Menristek Dikti diminta membentuk tim independen agar keluarga ada ruang memperjuangkan. Tidak bisa keluarga berhadapan sendiri dengan kampus

Masyarakat Peduli Hak Hak Penyandang Disabilitas (MPH PD)

18 Juli 2017

Dari hasil pertemuan dengan pihak kampus kemarin ada beberapa catatan yang penting untuk segera dilakukan:

  1. Ternyata kampus belum melakukan pemeriksaan saat itu kepada para mahasiswanya. Ini terlihat dari pertanyaan berulang ulang dari teman teman organisasi disabilitas yang hadir bertemu warek 3 Irwan Bastian di Gedung Rektorat Gunadarma. Yang pada akhirnya beliau menjawab itu beum dilakukan.
  2. Pihak kampus bilang akan menyelesaikan kasus ini sebaik baiknya. Justru ini yang bermasalah, terbukti hari ini kampus bilang ‘anak tidak autis’. Diluar perdebatan ini dan sensitifnya perkataan ‘Autis’ ini penting harus objektif dan berpatokan pada video itu yang memang perlu pendalaman ahli. Oleh karena itu menuntut pihak Kementerian Kesehatan dan praktisi dibidang ini untuk melakukan observasi. Jangan sampai proses mencari keadilan ini tersumbat karena debatable yang tidak perlu.
  3. Pernyataan keluarga ke media tidak akan damai dalam kasus ini. Menyatakan keluarga butuh dukungan public, tidak bisa dibiarkan sendiri dengan pihak kampus. Butuh keterlibatan pendampingan hukum, pendampingan psikologis.
  4. Permintaan keluarga tidak damai ada sinyal yang perlu digali lebih dalam dari pihak keluarga. Artinya keluarga menganggap telah terjadi kekerasan luar biasa yang terjadi pada F. terbukti keluarga sangat shock, tidak bisa ini dilihat sebagai kejadian biasa saja oleh pihak kampus. Bahwa ada kebutuhan mendesak dari keluarga dalam pendampingan hukum.
  5. Menristek Dikti diminta membentuk tim independen agar keluarga ada ruang memperjuangkan. Tidak bisa keluarga berhadapan sendiri dengan kampus
  6. Pernyataan kampus yang terlalu terburu buru F bukan penyandang disabilitas patut dipertanyakan. Ini adalah motif membuat kabur kasus ini dan gerakan masyarakat yang terlanjur peduli diberhentikan langkahnya, padahal jelas jelas dalam video terjadi bully terhadap F.

Untuk itu Gerakan Masyarakat Peduli Hak-hak Penyandang Disabilitas menuntut:

  1. Keterlibatan tim independen dalam kasus ini, agar masyarakat terutama masyarakat yang bergerak dan peduli hak hak penyandang disabilitas mendapatkan kejelasan. Jangan lagi terjadi kekerasan berlapis dengan tidak menyertakan para penyandang disabilitas yang peduli terhadap kasus ini.
  2. Pernyataan kampus sangat tidak membuka diri, dan menyebabkan kasus ini akan tenggelam. Yang pada akhirnya F bisa jadi korban berulang
  3. Pernyataan kampus tentang tidak Autis tidak boleh serta diterima begitu saja, masyarakat perlu mendengarkan dari ahlinya, untuk itu perlu segera membentuk tim independen yang terdiri dari beberapa ahli yang dianggap dapat bertanggung jawab dalam menyatakan situasi tersebut
  4. Warek 3 menyatakan sudah membentuk tim investigasi, tentu saja tim investigas harus independen, dan itu tidak mungkin bila hanya terdiri dari orang kampus saja. Meminta kepada Menristekdikti, para praktisi yang ditunjuk untuk terlibat.
  5. Kelambatan langkah kampus dalam segera menyelesaikan kasus ini, menjadi sinyal ada itikad tidak baik, dan proses proses mediasi yang berujung damai, padahal keluarga tidak mau
  6. Meminta masyarakat peduli hak hak penyandang disabilitas untuk mendukung keluarga korban.
  7. Meminta Menristek Dikti untuk lebih objektif melihat kasus ini. Dan tidak memihak kampus, karena keluarga sedang mencari keadilan.

Dalam waktu dekat Gerakan Masyarakat Peduli Hak Hak Penyandang Disabilitas akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mendorong proses hukum yang diminta keluarga, dengan beraudiensi dengan Kapolri agar kasus ini tidak menguap begitu saja dan keluarga mendapat keadilan se adil-adilnya
  2. Meminta Menristek Dikti agar kampus terbuka menyampaikan informasi atas langkah langkah yang diambil, karena pengamatan kami sudah seharian tim berada dikampus dan tidak ada keterangan apapun dari pihak kampus. Ini berarti ada itikad tidak baik dan tidak terbuka, bila terus dibiarkan bisa terjadi lobby-lobby yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak objektif
  3. Agar semua pihak mendukung psikologis keluarga korban, dengan tidak mengeluarkan pernyataan pernyataan yang memojokkan keluarga.
  4. Atas keinginan keluarga mencari keadilan, tidak mungkin bila kasus ini hanya diserahkan kepada kampus, tentunya menjadi tidak objektif, apalagi terdapat dugaan pelaku yang sangat banyak sedangkan keluarga sendirian. Untuk itu pihak pihak yang berkepentingan seperti Kepolisian, Menristekdikti, Kemensos punya tugas masing masing sesuai tupoksinya dalam mendukung keluarga
  5. Menyayangkan sampai sekarang Rektor Universitas Gunadarma tidak menunjukkan batang hidungnya ke publik, artinya tidak ada kepedulian terhadap kasus kemanusiaan yang menyanyat hari ini.
  6. Meminta pemerintah menyertakan tim independen dari masyarakat. agar kasus ini terang benderang dan keluarga dapat keadilan se adil-adilnya

Demikian catatan penting ini disampaikan Masyarakat Peduli Hak Hak Penyandang Disabilitas (MPH PD), agar menjadi perhatian semua pihak.

#stopbullying
#stopperundungandisabilitas
#shameonyougunadarma

CP.
Masyarakat Peduli Hak Hak Penyandang Disabilitas (MPH PD)
Pendamping Hukum Hari Kurniawan 08175175154
Koordinator MPHPD Trian Airlangga 087780328205
Jonna Damanik 087888457889

[left-side]

reforma agraria ini semestinya melampaui persoalan yang melilit masyarakat desa.

Diskusi ini juga menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi sehingga bisa diwujudkan menjadi tujuan dan cita-cita yang menyejahterakan bangsa," -Cak Imin-
JAKARTA, Tjaritjari.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuturkan bahwa penyempurnaan gerak langkah antara PKB, Pemerintah, dan Legislatif sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan menghilang-tuntaskan kemiskinan di perdesaan.

Hal tersebut diutarakan pria yang akrab disapa Cak imin dalam sebuah diskusi yang bertema "Kemiskinan Perdesaan dan Reforma Agraria" yang diselenggarakan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin 17 Juli 2017.

"Diskusi ini penting buat landasan pola pikir dan penyempurnaan langkah gerak PKB, pejabat pemerintah, legislatif, termasuk Presiden Jokowi sebagai bahan masukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan menghilang-tuntaskan kemiskinan di perdesaan," tuturnya.

Program reforma agraria, lanjut Caka Imin, sangat dibutuhkan terutama terkait kemiskinan struktural yang tanpa solusi, di mana aset ekonomi yang dibutuhkan adalah tanah.

"Penyebabnya adalah ketidakmampuan masyarakat desa miskin memiliki aset alat produksi maupun modal bagi pelaksanaan ekonomi masyarakat desa," kaata Cak Imin.

Dia pun menegaskan bahwa reforma agraria memiliki nilai yang tinggi serta relevansi yang kuat. Tanah merupakan objek agraria yang menjadi perbincangan kita. Presiden kita, katanya, sudah menangani langsung terutama distribusi aset tanah bagi rakyat.

"Jumlah tanah yang telah didistribusikan dan diketahui mencapai 9 juta hektare (ha), di mana diharapkan 9 juta ha tersebut bisa memberi solusi bagi 4,5 juta kepala keluarga miskin," jelas Cak Imin.

Cak Imin juga berharap, diskusi tersebut dapat mengurai lebih detail apa yang bisa dilakukan pemerintah bagi rakyat miskin serta bisa menjadi langkah dan jalan keluar melalui keterlibatan pemerintah.  Meskipun dia juga tidak menampik bahwa kendala yang muncul masih cukup banyak.

"Salah satunya soal administrasi publik di daerah dan pusat terkait sertifikasi tanah menjadi kendala serius. Dari potensi 9 juta ha, saya berharap lahan yang memang dimiliki warga dapat lebih mudah disertifikasi. Sisanya, baru bisa segera disalurkan kepada warga miskin lain yang belum memiliki tanah," terangnya.

Harapan laiannya adalah bahwa narasumber yang hadir dalam diskusi tersebut juga mampu memberi masukan yang baik, terutama bagi pemerintah, khususnya Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di sejumlah daerah, Jawaa Timur, Jawa Tengah, Papua Teritinggi, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo.

"Karena itu, kita sadar reforma agraria ini semestinya melampaui persoalan yang melilit masyarakat desa. Akan tetapi, semua itu masih jauh dari harapan, ada jutaan warga kita tetap miskin," jabarnya.

"Diskusi ini juga menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi sehingga bisa diwujudkan menjadi tujuan dan cita-cita yang menyejahterakan bangsa," tutup Cak Imin. [right-side]

Jaga ideologi Pancasila sebagai konsensus bersama, bila tafsirnya tidak berkeadilan akan ada riak yang mengarah kepada disintegrasi bangsa

"Jaga ideologi Pancasila sebagai konsensus bersama, bila tafsirnya tidak berkeadilan akan ada riak yang mengarah kepada disintegrasi bangsa."
JAWA TENGAH, TjariTjari.com - Ketua Forum keluarga alumni  Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (Fokal IMM) Jateng Farid Wajdi meminta kepada semua pihak untuk berkomitmen menjaga konsensus bernegara.

Pancasila dan UUD 1945 merupakan konsensus negara (darul ahdi) dan pembuktian (wa Syahadah) semua elemen bangsa Indoensia. Pandangan itu muncul saat diskusi publik tentang penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas anti-Pancasila.

Fokal IMM, tegas Farid, meminta semua ormas yang menganut paham atheisme/marxisme, leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti Pancasila dan UUD 1945 berarti telah keluar dari konsensus bernegara.

"Mengingkari kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia. Jaga ideologi Pancasila sebagai konsensus bersama, bila tafsirnya tidak berkeadilan akan ada riak yang mengarah kepada disintegrasi bangsa," urai Farid, Sabtu (14/7/2017).

Lebih lanjut, Farid meminta pemerintah melakukan pembinaan terhadap ormas yang dinilai menganut sistem ideologi yang bukan Pancasila. Bahkan langkah hukum melalui pengadilan dinilai perlu untuk membuktikan ormas tersebut benar-benar melenceng.

Teguran dan tindakan hukum dengan tetap diproses dalam pengadilan tidak serta merta sepihak oleh pemerintah, dengan prinsip nahnu nahkumu bi dhawahir, pemberian hukum kepada seseorang atas dasar apa-apa yang nampak

"Teguran dan tindakan hukum dengan tetap diproses dalam pengadilan tidak serta merta sepihak oleh pemerintah, dengan prinsip nahnu nahkumu bi dhawahir, pemberian hukum kepada seseorang atas dasar apa-apa yang nampak," simpul Farid menyarikan hasil diskusi itu.

Dalam diskusi publik itu, Ketua PW Muhamadiyah, M Tafsir berpendapat bila terjadi masalah dengan keormasan yang terindikasi ingin mengubah  Pancasila, pemerintah dapat melakukan pembinaan dengan proses memberi teguran dan tindakan hukum melalui pegadilan  terhadap ormas tersebut.

Sebelumnya, lembaga persatuan ormas islam (LPOI) menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah menerbitkan Perppu no 2 tahun 2017 yang berisi tentang pembubaran ormas anti Pancasila. Berbagai organisasi itu antara lain: Nahdalatul Ulama Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla'ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan, dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI). [left-side]
Powered by Blogger.